Gubernur Serahkan LKPJ 2018, DPRD Sulbar Beri Rekomendasi

0
49

MAMUJU  – Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulbar (DPRD) dalam rangka penyampaian  rekomendasi sekaligus penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) tahun 2018, di ruang rapat paripurna, Senin (13/5/2019).

Kegiatan itu, dirangkaikan penandatanganan berita acara penyerahan surat keputusan tentang rekomendasi LKPJ gubernur tahun 2018 oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras kepada gubernur.

Dalam sambutannya, Ali Baal Masdar mengatakan, LKPJ tahun 2018 menjelaskan tentang  progres arah prioritas pemerintah  daerah yang meliputi visi-misi, arah kebijakan, srategi dan prioritas serta program kerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan daerah merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Sulbar priode  2017-2022, dengan komitmen yang tinggi, diiringi  semangat kebersamaan dan tekad kuat dari penyelenggara pemerintah  dan seluruh stakeholder terkait sehingga pembangunan dapat terlaksanakan sebagaimana  mestinya,” kata Ali Baal Masdar.

Melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Sulbar ini, lanjut Ali, pemerintah berkomitmen bahwa apa yang telah menjadi keputusan dalam rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan-perbaikan sebagai mana  mestinya.

Lebih lanjut, mantan bupati Polman dua periode ini mengatakan, paradigma perencanaan pembangunan telah mengalami perubahan, dimana anggaran tahun 2018 tidak lagi berbasis fungsi melainkan berbasis program  prioritas yang lebih beriorientasi pada peningkatan kesejahteraan  masyarakat.

“Maksud program yang  disusun diharapkan lebih berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Begitupun dengan pendekatan pembangunan harus bersifat holistik, tematik,  integratif dan spasial atau pendekatan pembangunan multi sektor,” ucapnya.

“Saya berharap kiranya dengan pendekatan perencanaan yang baru akan dapat mempercepat  perwujudan misi yang tertuang dalam RPJMD,” tambanya.

Amalia Fitri Aras menyampaikan,  sebagaimana yang telah dipahami bersama bahwa DPRD menjalankan fungsi legislatif dan gubernur menjalankan fungsi eksekutif. Kata dia, gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan  daerah mempunyai kedudukan kesetaraan dan kemitraan yang menjadi landasan terbentuknya check and balance antara DPRD dengan gubernur sebagai Kepala Daerah.

“Maka dari itu melalui hubungan tersebut gubernur  berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD,” ucap Amalia.

Dikatakan, sebagai Kepala Daerah hasil pilihan rakyat, gubernur  berkewajiban menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakatnya.

“LKPJ Gubernur merupakan salah satu media check dan balance sekaligus mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” sebutnya.

Kegiatan turut dihadiri, Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP, para anggota DPRD Sulbar, pimpinan OPD Pemprov Sulbar, Kalanal Mamuju Letkol Laut Siangka,  perwakilan Korem 142 Tatag perwakilan Polda Sulbar dan para tamu undangan.#rls/red.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here