Jokowi: Tidak Ada Tawar Menawar Soal Natuna

0
113
Presiden Joko Widodo meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang tersebut saat berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. KRI Imam Bonjol adalah kapal yang digunakan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) untuk menangkap kapal Cina yang diduga menangkap ikan di perairan Natuna beberapa waktu lalu. Antara/Setpres-Krishadiyanto

JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan Republik Indonesia di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi terkait masuknya kapal penangkap ikan asal Tiongkok yang dikawal coast guard ke dalam perairan Natuna.

“Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD bersikap tegas terhadap masuknya kapal asing asal Tiongkok ke perairan Natuna. Mahfud menyampaikan, tidak ada negosiasi atas kasus tersebut sebab perairan Natuna mutlak merupakan wilayah Republik Indonesia.

Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengatakan tidak akan terpancing terhadap upaya provokasi yang dilakukan nelayan Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan Natuna. Saat ini, TNI juga masih akan berpegang teguh terhadap pedoman hukum laut internasional.

“Kita (TNI) tidak ingin terprovokasi. Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri. Sehingga kalau itu terjadi, bisa kita yang disalahkan secara internasional dan kita yang rugi,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi, ketika ditemui sesaat setelah pelantikan Kepala Pusat Informasi Maritim TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/1/2020).

Sementara itu secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan Coast Guard Tiongkok dan kapal-kapal nelayan Tiongkok memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara. Menurut dia, keberadaan ZEE tidak berada di Laut Teritorial, melainkan berada di Laut Lepas atau High Seas, sehingga tidak ada pelanggaran kedaulatan.#Sumber: Investor Daily

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here