MAKI Minta Kejagung Periksa Direksi Lama Jiwasraya

0
67
Ilustrasi Jiwasraya (Foto-Net)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk memanggil dan memeriksa direksi lama PT Asuransi Jiwasraya. Jajaran direksi lama, terutama yang menjabat pada periode 2008 hingga 2018, dianggap mengetahui sengkarut dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan milik pemerintah tersebut.

Hal itu dikatakan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/1/2020)

“Saya menginginkan direksi lama itu segera diperiksa,” katanya.

Boyamin selau pelapor kasus ini menilai, para direksi melanggar Peraturan Jaksa Agung Nomor 73 tahun 2016 dan juga peraturan OJK Nomor 2 tahun 2014 yang menyebutkan pembelian investasi saham harus dengan memperhitungkan manajemen resiko dan tata kelola keasuransian serta Peraturan OJK no 73 tahun 2016 tentang manajemen risiko investasi dan tata kelola peransuransian.

Boyamin meyakini, berbagai aturan tersebut dilanggar para petinggi Jiwasraya dengan melakukan investasi yang tidak kompeten. Akibatnya, Jiwasraya dirugikan hingga sekitar Rp 13,7 triliun. Dia meminta agar tim penyidik Kejagung untuk mengejar pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus ini. Salah satunya dengan mendalami peran-peran para pihak terkait, terutama yang berasal dari unsur swasta.

“Itu artinya harus dikejar follow the money. Saya minta itu, keuntungan siapa yang menikmati. Inilah mudah-mudahan saksi-saksi swasta itu mungkin ada arah ada benang merahnya. Saya tidak bisa menuduh orang perorang tapi saya memberikan gambaran benang merahnya mesti begitu, kalau ini merugikan Jiwasraya berarti ada yang diutungkan,” tegasnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya. Sepuluh orang yang dicegah ke luar negeri itu, diantaranya berinisial HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS.

Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi Jiwasraya. Di antaranya mantan Direktur Utama Jiwasraya, Asmawi Syam dan mantan Kepala Pusat Bancassurance Jiwasraya, Eldin Rizal Nasution. Kemudian Direkur Utama PT Trimegah Securities Tbk Stephanus Turangan, Presiden Direktur Prospera Asset Management Yosep Chandra, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Sedangkan, satu saksi mangkir adalah Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro.

Kejagung menduga, terdapat kegiatan investasi PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan grup-grup tertentu dengan sekitar 13 perusahaan, yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai akibat dari sejumlah transaksi, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Potensi kerugian timbul lantaran adanya tindakan yang diduga melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait pengelolaan dana melalui program asuransi JS Saving Plan.

Burhanuddin membeberkan, indikasi itu terlihat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi PT Asuransi Jiwasraya yang banyak melakukan investasi pada aset-aset high risk (risiko tinggi) untuk mengejar high return (keuntungan tinggi), seperti penempatan saham 22%persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial, serta penempatan reksadana 59,1persen senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial.#SP/ed K1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here