Intelektualitas yang Menggerakkan Politik

0
125

KOREKSI.id, OPINI – Dalam salahsatu risalahnya, Tan Malaka menyerukan: “…Politik harus dimengerti semua orang, karena politik adalah kehidupan sehari-hari. Politik adalah kecerdasan dalam memahami keadaan. Politik bukan dunia para dewa. Berpolitiklah kamu untuk memperjuangkan hidupmu…”

Seruan itu terdengar sayup-sayup dari suatu masa yang belum terlampau jauh, masa pergerakan kemer­dekaan bangsa Indonesia. Bersama tokoh-tokoh perge­rakan kebangsaan lainnya, Tan Malaka—yang menulis sejumlah buku dan aktif menggerakkan massa rakyat—telah menjadikan politik sebagai senjata untuk memerdekakan negeri ini. Atas seruan kaum pergerakan itu, rakyat kemudian dengan penuh semangat menceburkan diri dalam politik.

Di “zaman bergerak” itu, pentas politik nasional didominasi politisi-intelektual, seperti: Suwardi Surjaningrat, Tjipto Mangunkusumo, Ernest Douwes Dekker, Sam Ratulangi, HOS Cokroaminoto, Agus Salim, Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, Rasuna Said, dan tentu saja Tan Malaka. Pada masa itu perdebatan intelektual ingar-bingar, terutama mengenai ideologi dan strategi pergerakan untuk mencapai kemerdekaan negara bangsa Indonesia. Bung Karno, misalnya, pada masa sebelum kemerdekaan, banyak menulis gagasan tentang bangsa, kemanusiaan, dan anti-penjajahan. Politisi zaman pergerakan dan awal kemerdekaan itu genealoginya intelektual terdidik.

Mohammad Hatta, politisi-intelektual lainnya, bahkan sudah merumuskan soal kepemimpinan (leadership) ini. Bagi Bung Hatta, kewajiban utama seorang pemimpin adalah membaca perasaan rakyat dan memberikan jalan kepada perasaan itu. Seorang pemimpin harus bisa menangkap persoalan rakyat dari yang terkecil hingga terbesar. Juga mengetahui persoalan yang masih terpendam.

Pada mulanya, kata Bung Hatta, rakyat tak tahu bergerak, sekalipun menanggung penindasan yang keji. Penyebabnya, langkah mereka masih terikat oleh pengetahuan mereka yang masih terbelakang. Paling-paling mereka berfikir pendek: bagaimana supaya tetap bisa makan sehari-hari. Akibatnya, banyak diantara kaum tertindas itu menyerah pada “apa boleh buat”. Solusi di hadapan mereka cuma satu: pasrah pada keputusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Situasinya makin parah di bawah rezim otoriter. Bayangkan, rakyat tak punya ruang sama sekali untuk bersuara.

Meskipun demikian, Bung Hatta menyadari bahwa rakyat yang pasif pun sebetulnya masih punya kemauaun dan tujuan, harapan dan cita-cita. Nah, di situlah tugas pemimpin. Menurut Bung Hatta, seorang pemimpin harus bisa membaca perasaan rakyat, menggerakkan massa yang sulit bergerak sendiri, dan menyuluhi jalan pembebasan rakyat yang masih gelap. Pendek kata, pemimpin harus mengemudikan apa yang dikehendaki oleh rakyat.

Pemimpin pula yang membuka mata rakyat. Kalau mata rakyat sudah terbuka, tugas selanjutnya adalah mengubah individuale actie menjadi massa actie (aksi orang banyak yang tersusun dalam satu badan). Di situlah muncul organisasi seba­gai pengikat massa. Di situ pula muncul psikologi ko­lektif alias “kemauan bersama”.

Saat inilah seorang pemim­pin politik harus muncul: mengemudikan kemauan bersama massa-rakyat. Kata Bung Hatta, pada saat tertentu kemauan bersama disuarakan dengan jelas, diantaranya, seperti kongres, rapat umum, dan rapat. Tetapi, terkadang pula kemauan harus disuarakan oleh seorang pemimpin. Nah, di situlah tugas pemimpin: menjadi jurubahasa perasaan dan kemauan rakyat. Seorang pemimpin politik tak boleh membelakangi atau meninggalkan kemauan rakyat.

Lantas, di masa kita ini, adakah pemimpin politik yang meme­nuhi kualitas seperti yang dikonsepsikan Bung Hatta tersebut? Masih adakah antusiasme masyarakat terhadap politik dan kaum politisi? Yang terjadi sebaliknya. Setiap kali membicarakan politik, rakyat selalu bicara dengan nada pesimis, bahkan apatis. Hampir setiap hari kita mendengar kritik tajam terhadap dunia politik dan kaum politisi di negeri ini, baik itu dari para pengamat politik maupun pembicaraan masyarakat umum.

Seorang budayawan mengatakan dunia politik Indonesia bagaikan “delman tanpa kusir”. Maksudnya, negara tanpa pemimpin politik yang memiliki kapabiltas dan integritas yang mumpuni. Akibatnya, rakyat kebanyakan—yang bagaikan penumpang delman—terpaksa menempuh risiko terus mengalami “kecelakaan sosial” karena negara tempat mereka bernaung tidak memiliki pemimpin yang andal.

Akibat situasi politik seperti itu, ketidakpercayaan publik makin meluas. Dan akibat berikutnya terjadinya krisis dalam berbagai aspek. Salah satu yang paling terasa adalah krisis intelektualitas di dunia politik kita saat ini. Proses, dinamika, hingga produk-produk politik banyak yang jauh dari semangat dan nilai intelektualitas. Gagasan, sebagai salah satu elemen terpenting dalam politik, seakan absen dalam perpolitikan Indonesia pasca-reformasi.

Menyaksikan sepak-terjang para politisi di negeri ini, kita pun teringat Maximilian Weber, sosiolog dan pemikir sosial terkemuka berkebangsaan Jerman, yang pernah mengajukan gagasan menarik tentang karakter politisi. Lewat sebuah artikelnya berjudul Politics as Vocation (1958), Weber mem­bedakan antara kualitas karakter politisi yang “hidup dari politik” (leben von politik) dengan politisi yang “hidup untuk politik” (leben fur politik).

Karakter politisi yang “hidup dari politik” menganggap dunia politik bukanlah tempat untuk mengembangkan diri. Bagi politisi jenis ini, dunia politik hanyalah tempat per­singgahan sementara. Karena hanya tempat persinggahan, maka politisi itu tidak akan mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk bidang ini. Yang diperhatikan hanyalah hal-hal yang menguntungkan dirinya. Maka, dapat dimaklumi dalam paradigma seperti ini tanggung jawab moral, keseriusan, dan pengabdian bukan menjadi nilai utama. Yang menjadi nilai utama adalah self-interest (kepentingan pribadi).

Sedangkan bagi politisi yang “hidup untuk politik”, dunia politik bukan sekadar tempat persinggahan, melainkan dunia yang sesungguhnya. Sebagai dunia yang sesungguhnya, maka sang politisi akan mencurahkan segala usaha, tenaga, pikiran dan segala kemampuannya, untuk memuliakan politik. Dalam pandangan kedua ini nilai-nilai itu menjadi bagian yang sangat penting untuk diperlihatkan oleh para politisi. Justru di sinilah kehormatan seorang pemimpin politik itu. Weber secara jelas mengatakan, “kehormatan pemimpin politik atau negarawan pemimpin, secara eksklusif persis terletak dalam tanggung jawab pribadinya terhadap apa yang ia lakukan, suatu tanggung jawab yang ia tidak dapat dan tidak boleh menolak atau mengalihkannya kepada orang lain”.

Gagasan “hidup untuk politik” sesungguhnya me­ngan­dung penegasan akan pemahaman baru mengenai politik, yakni dihayati sebagai sebuah panggilan. Dikatakan sebagai sebuah panggilan karena penekanannya adalah nilai-nilai etis. Artinya, dalam menjalankan jabatan dan kekua­saannya, seorang politisi tidak lagi melulu menjadikan materi sebagai tujuan dari seluruh kekuasaannya, melainkan nilai-nilai intrinsik etis, yakni pengabdian, ketulusan, keseriusan, kepe­kaan sosial, rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Dalam kaitan ini, dunia politik justru menjadi wadah pengembangan diri yang sesungguhnya bagi politisi dengan memperlihatkan kepedulian terhadap hasil pekerjaan dan akibat dari pekerjaannya terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Di dalamnya politisi akan menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk memaksimalkan pekerjaannya berdasarkan kepercayaan rakyat yang memilihnya.

Penulis : Imran Hasibuan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here